Secuil Mental Pejabat Bekasi

12 Oct

Bekasi2025- Apa jadinya jika suatu daerah tidak mempunyai peraturan tentang hiburan. Tentunya tempat-tempat hiburan akan dapat ditemui di mana-mana. Diskotik, tempat-tempat karaoke, tempat prostitusi akan bermunculan layaknya jamur di musim penghujan. Sebab tidak ada payung hukum yang mengatur dan melarang berdirinya tempat-tempat hiburan.

Kabupaten Bekasi, nampaknya salah satu daerah yang tidak mempunyai perda hiburan. Pada mulanya daerah yang kaya dengan minyak dan ada tujuh zona kawasan ini mempunyai perda hiburan walau tidak terlalu jelas dan tegas. Namun perda tersebut sudah habis masa berlakunya, yakni pada tanggal 19 Juli 2009. Anehnya lagi ada pejabat pemerintah daerah yang memanfaatkan situasi ini. Pejabat dari dinas pendapatan Kabupaten Bekasi tetap menarik retribusi. Tentunya ini menjadi pertanyaan tersendiri. Sebab tempat-tempat hiburan tersebut keberadaannya illegal. Dengan menyetor upeti pada salah satu pejabat tentunya mereka merasa aman dan terlindungi dari masalah.

Inilah secuil protet pejabat di Kabupaten Bekasi. Mereka memanfaatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Sementara bagi daerah tidak terlalu dipikirkan. Semestinya pejabat pemerintah daerah menutup adanya tempat-tempat hiburan semenjak tanggal 20 Juli 2009. Sebab berlakunya perda hanya sampai tanggal 19 Juli. Namun yang ini malah lain, melindungi pelanggar hokum dengan menarik retribusi. Sungguh ironis memang pola pikir pejabat kita.

Di kalangan legislative, ada yang masih peduli dengan habisnya masa berlakunya perda hiburan ini. Salah satunya adalah anggota DPRD dari Fraksi PAN, Muhtadi Muntaha merupakan anggota pansus delapan yang membawahi masalah perda hiburan. Walau agak sedikit terlambat masih patut diberikan apresiasi. Setidaknya ada yang masih peduli dengan moral warga Bekasi.

Muhtadi menilai pejabat yang masih menarik retribusi dari hiburan merupakan mental pejabat preman. Semestinya keberadaan tempat hiburan ini ditutupnya bukan dijadikan ATM sendiri. Ia menduga uang yang masuk ke kantong pejabat tesebut sudah ratusan juta lebih. Hal ini dikarenakan masa kedaluwarsanya perda sudah satu tahun lebih.

Sangat disayangkan jika pungutan ala preman ini masih berlanjut. Semoga pejabat di Kabupaten Bekasi cepat sadar dan bekerja untuk kemakmuran rakyat bukan kemakmuran pejabat. (jo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: