Politik VS Hukum

6 Sep

Pasca paripurna DPR yang melilih menyalahkan bailout Century, banyak sekali pendapat berkembang. Yang paling menarik adalah komentar Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi. “Keputusan DPR adalah Keputusan Politik”. Itu adalah urusan Menang Kalah dan bukan Benar Salah”, begitulah kira-kira katanya. Bagi sebagian orang pendapat ini dapat disalah artikan dan dapat pula dibenar artikan.

Disalah artikan karena dengan pendapat seperti itu, ada kesan putusan politik cenderung dicurigai. Putusannya hanya berdasar kepentingan sesaat, lobi-lobi dan mungkin untuk mencari keuntungan. Hal ini didasari tidak sedikit masyarakat yang memahami politik seperti itu. Waktu SMP, ada temenku, Abenk[Benk kalo lo baca initolong dikomentari ya, hehehe], buat puisi soal politik, langsung diomelin ma guru kelas. “Politik itu kotor”kata guruku waktu itu. Padahal puisinya juga ngomong gitu.

Politik itu kotor
lebih kotor dari asap knalpot motor ku
Politik itu hitam
lebih hitam dari asap knalpot motorku
(Kayaknya gitu kira-kira ya benk, hehehe. Waktu itu buat puisi politik apa puisi motor sih)

Padahal proses poltik itu sendiri adalah berdasar hukum. kalo kita sebut, mungkin hukum tata negara. Dimana DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyelidiki (Hak angket) satu kebijakan pemerintah. (Pasal 77 ayat 3 menjelaskan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undan-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehiduoan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.) Selain itu, pasal 20 UUD 1945 menegaskn hak DPR itu.

Dengan kata lain, putusan DPR, Sepolitis apapun dia, adalah produk hukum. Toh hakim sendiri, baik Hakim Agung dan Hakim MK, dipilih oleh DPR. Kalaupun misalnya nanti ada rencana pemakzulan, disetujui DPR, dimintakan keputusan hukumnya kepada MK, tetap saja nuansa politis sangat kental disana.
Singkatnya, ada kerancuan waktu mahfud bilang ini adalah keputusan politik. Karena menurut gw, proses politik yang berjalan di DPR adalah juga proses hukum (Hak Angket itu berdasar UUD 1945 dan UU Susduk [materilnya] dan Tatib [formilnya]), tidak melulu politik, yang kesannya selalu negatif. Dan kalaupun misalnya hal ini (Kasus Century) diteruskan ke ranah hukum (baik perdata, pidana, ataupun tata negara di MK) tetap saja itu beranyir politik. Karena yang memilih aparat hukum juga adalah produk DPR (sarangnya politikus dan partai politik). Tak ada hukum yang lepas dari politik. Demikian pun tak boleh ada produk politik yang boleh melanggar hukum. Karena itu, fungsi dan beban tanggung jawab lembaga tinggi negara layaknya didistribusikan secara efisien dan berimbang. Agar chek dan balances dapat berjalan…tak ada lagi yang lebih dibanding yang lain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: